LDII Harus Berani Menindak Jamaahnya yang Tidak Mau Melakukan Perubahan

Desember 30, 2011

Kita bisa mentolelir perbedaan, tetapi tidak bisa mentolelir penyimpangan. Penyimpangan ini harus diamputasi. Kita memberikan kesempatan kepada orang yang menyimpang itu untuk rujuk ilal haq. Kita mengeluarkan fatwa tentang sesatnya suatu kelompok jika kita telah melakukan investigasi secara mendalam terhadap kelompok itu.

LDII adalah salah satu lembaga yang fatwa terhadapnya terkait dengan Islam Jama’ah, karena ada prinsip-prinsip Islam Jama’ah yang dianggap menyimpang. Adapun fatwa MUI khusus tentang LDII tidak ada, namun jika ia menggunakan ajaran-ajaran Islam Jama’ah yang prinsip-prinsipnya menyimpang itu, maka ia terkait juga dengan fatwa tentang kesesatan Islam Jama’ah. Memang ada satu keputusan Munas MUI yang menyinggung nama. Dalam satu rekomendasi dinyatakan bahwa “Aliran sesat itu seperti Ahmadiyah, LDII…. .“ Kalimatnya berbunyi seperti itu. Kenapa LDII dijadikan bagian yang sesat? Karena LDII dianggap sebagai penjelmaan Islam Jama’ah.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Hamka Pertama Kali Populerkan Halal bi Halal

Oktober 19, 2010

Jakarta, CyberNews. Istilah halal bi halal adalah istilah asli Indonesia, dan baru dikenal pada tahun 1963, saat Buya Hamka bertemu dengan Presiden RI Soekarno di Istana Negara dalam suasana Idul Fitri.

“Pada saat keduanya berjabat tangan, Buya Hamka mengatakan kita halal bi halal, dan Bung Karno mengatakan juga dengan keras halal bi halal. Lalu tahun-tahun berikutnya Bung Karno yang mempopulerkannya,” papar Ketua MUI Prof Dr Umar Shihab dalam acara halal bi halal 1431 H LDII di Sekretariat DPP LDII Jalan Patal Senayan, malam ini (7/10).

Baca entri selengkapnya »


Pemerintah Diminta Tak Abaikan Pembakaran Quran

September 2, 2010

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia diminta tak mengabaikan rencana Dove World Outreach Center membakar kitab suci Quran di Florida, Amerika Serikat, 11 September nanti. Persoalan ini penting untuk mengantisipasi reaksi sejumlah kalangan di Tanah Air terkait peristiwa itu.

Demikian kesimpulan yang dihasilkan dalam dialog antara Front Pembela Islam (FPI), Komisi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pluralisme di Jakarta, Rabu (1/9).

Semua pihak dalam gerakan ini sepakat untuk mengecam rencana pembakaran Quran. Ketua Umum FPI Habib Rizieq mengimbau umat Islam di Indonesia tidak terpancing [baca: FPI Kutuk Rencana.

DI kutip News Yahoo.com


LDII Siap Ikuti Arahan MUI

September 1, 2010

JKT, Ormas ini akan mengklarifikasi cap negatif terhadapnya secara bottom up, yakni dengan mendorong warga LDII untuk meningkatkan interaksi sosial. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII, KH Abdullah Syam, mengaku pihaknya sudah melakukan klarifikasi di Komisi Fatwa MUI atas cap negatif yang selama ini berkembang di masyarakat terhadap LDII.

Kami masih dituding suka mengafir-kafirkan orang, menajis- najiskan orang, kalau ada orang luar LDII masuk masjid LDII harus dipel dan sebagainya,? kata dia kepada wartawan seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII 2007 di Jakarta, kemarin (6/3).

Baca entri selengkapnya »


Fatwa MUI Untuk Umat Islam Haram Golput

Januari 27, 2009

pemilu2009Menjadi golongan putih (golput) diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Umat Islam diwajibkan memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. “Wajib bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin. Kalau yang

dipilih ada namun tidak dipilih, menjadi haram,” ujar Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ali Mustafa Ya’qub menjelaskan hasil Ijtima’ Ulama Fatwa III MUI di Kabupaten Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat.

Ali menyampaikan hal itu ketika dihubungi detikcom, Minggu (25/1/2009). Bukankah tolok ukur baik dan buruk figur calon legislatif, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu sangat subyektif? “Kenyataannya masih ada yang baik-baik. Andaikata tidak ada yang baik, tetap harus memilih. Dipilih yang tingkat keburukannya paling rendah,” imbuh Ali.

Dia menjelaskan, fenomena golput kalau dibiarkan, akan berbahaya. “Kalau nggak memilih berbahaya, bisa nggak punya pemimpin,” ujar Guru Besar Ilmu Hadis Institut Ilmu al-Quran (IIQ) ini. Fatwa ini, lanjutnya adalah kewajiban moral. “Orang yang nggak mau ikut Pemilu itu berdosa menurut hukum Islam,” pungkas dia. (nwk/nwk: detikcom)


Fatwa MUI Bahwa Rokok di Haramkan Untuk Anak-Anak

Januari 27, 2009

imagesFatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok untuk anak-anak dan remaja dinilai sebagai langkah maju. Tapi langkah itu dinilai belum cukup. “Komnas PA (Perlindungan Anak) memberikan apresiasi pada MUI sebagai langkah awal untuk melindungi hak hidup anak. Ini langkah maju melindungi hak hidup anak dari bahaya tembakau,” ujar Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait kepada detikcom, Minggu (25/1/2009).

Namun, hal itu dianggap belum cukup melindungi anak dari rokok, yang bahayanya, diakui sendiri oleh industri rokok. “Karena memang industri rokok begitu berbahaya, buat jantung, janin, dan ibu hamil. Itu diakui sendiri oleh industrinya, tertera di bungkusnya,” tukas dia.

Langkah selanjutnya, menurut Arist, menggugah kesadaran masyarakat  untuk menuntut tanggung jawab dari industri rokok sendiri. “Supaya mereka (industri rokok) tidak beriklan untuk menggaet perokok-perokok pemula. Belum cukup yang kita inginkan untuk melindungi anak dari bahaya rokok,” tegas Arist.

Fatwa haram MUI, imbuh dia, harus ditindaklanjuti pemerintah untuk melarang iklan rokok yang membabi buta. “Kita juga minta fatwa Mahkamah Agung agar rokok dimasukkan dalam zat adiktif seperti halnya narkoba dan miras,” tandas dia.

suber: http://www.detiknews.com


Hanya MUI Bisa Memberi Stempel Sesat

Oktober 30, 2008

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menunda sidang putusan sela terhadap terdakwa Hajarullah Aswad, yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan penistaan agama, Selasa (28/10). Penundaan ini karena majelis tidak lengkap, sehingga membuat kecewa puluhan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang memenuhi ruang sidang utama pengadilan. LDII dalam hal ini menjadi korban dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa dalam talk show di RRI pada November 2007.

Hajarullah didakwa telah melakukan perbuatan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) serta pencemaran nama baik. Hal itu diungkapkan terdakwa pada acara talk show di Radio Republik Indonesia (RRI) tanggal 3 November 2007, sekitar pukul 08.00 WIB, dengan topik Al Hidayah Al Islamiyah. Atas sebab itu jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Hajarullah dengan pasal 156 Junto pasal 310 KUHP.

Menangapi penundaan sidang ini,  Ketua Umum LDII Kepri Drs H Abdul Manap Chaniago mengatakan seorang tokoh agama hanya membaca buku dan menyatakan sebuah organisasi sesat, merupakan perbuatan yang tidak pas.

“Tokoh agama dan bekerja di Departemen Agama, seharusnya terdakwa lebih arif dan profesional,” tegasnya. ia mengaku sangat menyayangkan sikap yang tidak profesional terdakwa, karena jika terdakwa profesional seharusnya kasus ini tidak masuk ke pengadilan. “Saya cukup kecewa dengan penundaan ini, namun itu adalah proses hukum,” ungkap dia.

Mengenai banyaknya warga LDII yang hadir, Manap menyatakan sebagai bentuk support bukan ada maksud lain.  Dijelaskan Abdul Manap, yang berhak memberikan stempel sesat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwanya. Dia mengatakan sampainya kasus ini ke pengadilan, karena terdakwa meminta diselesaikan di pengadilan. “Kami hanya meminta keadilan dan hukum ditegakkan,” imbuh dia.

Tentang buku yang menjadi pedoman terdakwa, menurut Abdul Manap, itu adalah orang-orang yang mencari uang dengan menerbitkan buku. Dan buku itu sudah lima tahun lalu beredar, namun LDII adalah orang-orang Islam yang menjalankan Al Quran dan hadits, dan tidak ada fatwa MUI yang melarang LDII.

“LDII adalah sebuah lembaga dakwah, bukan aliran tertentu yang menyimpang dari ajaran agama Islam,” tegas Manap.  Dia mengatakan jika umat salah, jangan dimusuhi tetapi dirangkul. Apalagi oleh seorang yang bekerja di Depag. Dia menambahkan jika ada keraguan dengan LDII silakan datang, masjid LDII tersebar di banyak tempat di Kepri. Manap juga mengaku memiliki sekitar 7.000 warga.(gas)
http://tribunbatam.co.id/index.php/pinang-region/hanya-mui-bisa-memberi-stempel-sesat